Website menjadi wajah digital pertama sebuah instansi pemerintah di mata masyarakat. Sayangnya, banyak website pemerintah masih sulit dinavigasi, lambat diakses, dan tidak ramah bagi penyandang disabilitas padahal penetrasi internet Indonesia pada 2025 telah menembus 80,66 persen populasi atau sekitar 229,4 juta jiwa menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), yang berarti hampir seluruh masyarakat berpotensi menjadi pengguna layanan digital pemerintah.
Prinsip Aksesibilitas
Website pemerintah idealnya memenuhi standar aksesibilitas web, seperti kontras warna yang cukup, teks alternatif pada gambar, dan kompatibilitas dengan pembaca layar bagi tunanetra. Aksesibilitas bukan fitur tambahan, melainkan kewajiban agar layanan publik dapat dinikmati semua kalangan, termasuk kelompok lansia dan disabilitas yang jumlahnya terus meningkat seiring bertambahnya populasi digital di Indonesia.
Navigasi yang Sederhana
Masyarakat mengakses website pemerintah biasanya untuk mencari informasi spesifik: syarat layanan, formulir, atau kontak pengaduan. Struktur navigasi yang rumit membuat masyarakat frustasi dan justru meningkatkan beban call center, yang pada akhirnya menambah biaya operasional layanan publik yang seharusnya bisa ditekan lewat desain digital yang baik.
Kecepatan dan Kompatibilitas Mobile
Mayoritas masyarakat Indonesia mengakses internet melalui perangkat mobile bahkan data We Are Social 2025 mencatat 98,7 persen pengguna internet Indonesia mengakses lewat ponsel, angka tertinggi di dunia, melampaui Filipina, Malaysia, dan Thailand. Website yang lambat atau tidak responsif di layar kecil akan kehilangan banyak pengunjung sebelum sempat menemukan informasi yang dicari, sehingga desain mobile-first bukan lagi opsi melainkan keharusan bagi layanan pemerintah.
Contoh Nyata: Layanan Digital Kota
Beberapa kota besar di Indonesia telah mengembangkan portal layanan warga terintegrasi yang menggabungkan pengaduan, informasi layanan, hingga pemantauan proyek publik dalam satu antarmuka sederhana. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa desain yang berpusat pada kebutuhan warga bukan struktur organisasi internal instansi adalah kunci keberhasilan adopsi.
Investasi pada desain website yang user-friendly bukan sekadar soal estetika, melainkan bentuk nyata dari komitmen pelayanan publik yang inklusif dan efisien, terlebih di tengah tingginya angka pengguna internet mobile di Indonesia saat ini.
